kelompok ke 1 SPJD
SEJARAH PGRI SEBELUM KEMERDEKAN
Pada jaman Protugis dan spanyol
mulai didirikan sekolah-sekolah model baru, berlainan dengan sekolah-sekolah
pesantren. Di sekolah ini tidak hanya diajarkan tentang agama namun juga
diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Sekolah-sekolah ini hanya berada di
kepulauan Maluku sampai kedatangan VOC di Indonesia. VOC berkuasa di Indonesia
pada tahun 1600-1800. VOC ini juga mengadakan sekolah-sekolah di daerah
kekuasaan mereka seperti kepulauan Maluku, di beberapa pulau di kepulauan Sunda
Kecil (Nusa Tenggara), di Batavia (Jakarta), dan di Semarang.
Sekolah-sekolah Belanda ini diadakan
2 jam pada waktu pagi dan 2 jam pada waktu sore hari. Pada mulanya bahasa
pengantar yang dipergunakan adalah bahasa Belanda, akan tetapi karena hasilnya
tidak memuaskan maka diganti dengan bahasa Melayu. Anak-anak tidak teratur
didalam bersekolah karena mereka harus membantu kedua orang tuanya. Gurunya
berkebangsaan Belanda dan kebanyakan tidak mendapatkan latihan sebagai guru.
Pelajaran yang diberikan hanya terdiri dari agama, menyanyi, membaca, menulis
dan berhitung. Orang-orang yang sudah tamat sekolah harus berkumpul dua kali
dalam seminggu untuk kelas-kelas lanjutan.
Pada tahun 1684 diumumkan
Undang-Undang Sekolah pertama, yang isinya antara lain :
–
Untuk mendirikan sekolah harus seijin
pemerintah
–
Jam pelajaran sekolah jam 08.00-11.00
dan jam 14.00-17.00
–
Dilarang adanya pelajaran campuran
antara anak laki-laki dan perempuan
–
Hari libur dan uang sekolah diatur
pemerintah
–
Sekolah-sekolah dimonitoring 2 kali
setahun
Pada tahun 1778 dikeluarkan Undang-Undang
yang baru, yang isinya antara lain :
– Tiap-tiap
sekolah dibagi dalam 3 kelas
– Di kelas satu
diajarkan membaca, menulis, berhitung, menyanyi, dan agama
Pada tahun 1800 VOC dibubarkan,
Indonesia dijajah secara langsung oleh pemerintahan Belanda. Dalam bidang
pendidikan hampir sama dengan VOC hanya sekarang pendidikan diperbanyak akibat
pengaruh dari Liberalisme. Gubernur Jendral Daendels (tahun 1808-1811)
memerintahkan kepada para Bupati di Jawa untuk mendirikan sekolah-sekolah
pribumi.
Tahun 1830 Pemerintah Belanda
memerintahkan kepada para Bupati dan Residen untuk mendirikan sekolah pribumi
dengan mata pelajaran budi pekerti, membaca, dan menulis.
Tahun 1850 pemerintah mendirikan
Sekolah Dasar Missie (Zending) di Maluku, Manado, Timor, Jawa, dan Kalimantan.
Tahun 1852 didirikan sekolah guru. Tahun 1867 didirikan Depertemen Pendidikan
yang bertanggung jawab terhadap permasalahan pendidikan.
Sekolah-sekolah yang didirikan oleh
pemerintah Belanda semakin bertambah jumlahnya dan berjenis-jenis. Hal ini
memang disengaja oleh pemerintah Belanda dalam rangka melaksanakan politik
devide et empera dalam bidang pendidikan di Indonesia.Sampai dengan tahun 1937
sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintahan Belanda adalah :
- Sekolah Desa
Sekolah desa ini diseduaikan dengan
kehidupan desa. Lama pelajaran 3 tahun, selama dua setengah jam sehari.
Di sini diajarkan bahasa daerah,
berhitung, yang berguna untuk kehidupan sehari-hari, membaca menulis dengan
huruf daerah dahulu dan kemudian huruf latin. Jumlah sekolah desa tahun 1921
ada 8000 buah dengan murid 543.000 orang.
- Sekolah Kelas Dua
Sekolah Kelas Dua untuk umum. Waktu
Sekolah Desa diadakan, beberapa Sekolah Kelas Dua ini dijadikan “Standaard
School” atau “Vervolgschool”, yaitu sekolah sambungan bagi sekumpulan Sekolah
Desa yang berdekatan, dengan maksud supaya pengajaran sama dengan pengajaran di
Sekolah Kelas Dua biasa. Lama pelajaran 2 tahun sesudah Sekolah Desa. Sekolah
Kelas Dua pada mulanya terdiri dari 3 kelas, kemudian ditambah menjadi 4 kelas
dan akhirnya menjadi 5 kelas.
Di sekolah ini diajarkan bahasa
Melayu. Tamatannya hanya dapat meneruskan ke Sekolah Normal (untuk calon guru
Sekolah Kelas Dua) dan Sekolah Pertukangan (Ambachtschool).
- Schakelschool atau Sekolah Penghubung
Sekolah ini, selama 5 tahun
mengajarkan murid-murid Sekolah Kelas Dua yang pandai dari kelas 3, 4 atau 5
sehingga mencapai kepandaian setaraf dengan kepandaian tamatan HIS. Tamatan
Schakelschool ini dapat meneruskan pelajaran ke MULO.
- Hollands Inlandse School (HIS)
Lama pelajaran 7 tahun. Pada sekolah
ini diajarkan 3 bahasa, yaitu bahasa Daerah, Bahasa Melayu, dan Bahasa Belanda.
Sekolah ini merupakan dasar bagi anak Indonesia yang ingin melanjutkan
pelajarannya ke MULO, AMS dan Sekolah Tinggi. Yang dapat diterima di HIS adalah
anak-anak bangsawan atau pegawai negeri.
Pada tahun 1921 jumlah sekolah ini
ada 146 buah milik negeri dan 64 buah sekolah swasta yang mendapat subsidi,
jumlah murid seluruhnya ada 400.000 orang.
- Nasib Guru pada Masa Hindia Belanda
Kekuasaan Belanda yang berlangsung
tiga setengah abad jatuh dalam waktu yang sangat singkat. Melitah persiapan
tentara Belanda, terutama mengenai mareriil baik alat-alat senjata maupun
persediaan makanan dan pakaian, sangat mengherankan hal ini terjadi. Salah satu
sebab ialah tidak nampaknya semangat peperangan pada para prajurit dan perwira
tentara Hindi Belanda. Sebab lain adalah kesalahan Hindia Belanda di dalam
menjalankan politiknya di Indonesia.
Politik kolonial Hindia Belanda itu
sangat dipuju oleh luar negeri. Susunan organisasi Pemerintah di Hindia Belanda
diadakan sedemikian rapi, sehingga tidak ada kejadian yang tidak segera
diketahui oleh pusat. Modal asing yang ditanam di sini jamin. Sehingga dengan
leluasa orang asing menggali keuntungan dari alam Indonesia. Dan tidak boleh
dilupakan, rakyat Indonesia sendiri pada waktu itu nampak tertib, sehingga
melahirkan ucapan bahwa bangsa Indonesia adalah “bangsa yang paling lemah
lembut di dunia”-“hetzachtste volk der aarde”. Politik memecah belah dilakukan
sedemikian halusyan, sehingga tidak dirasakan oleh yang berkepentingan.
Dimana-mana perbedaan pengajian mencolok sekali.
Di bidang pendidikan diadakan
bermacam-macam sekolah dasar, masing0masing untuk golongan tertentu. Umpama
sekolah desa untuk golongan orang desa, sokolah dasar angaka II untuk rakyat
biasa yang ada di kota, sekolah dasar berbahasa Belanda untuk anak-anak nigrat
atau anak pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
Guru-gurunya tamtan bermacam-macam
sekolah guru, seperti Sekolah Guru Desa, Normaalschool (NS), Kweekschool (KS),
Hogere Kweekschool (HKS), Hollands Inlandce Kweekschool (HIK), Europase
Kweekschool (EKS), Indische Hoofdacte dan sebagaimananya. Guru-guru ini
mempunyai serikat sekerja masing-masing menurut ijasahnya.
Perbedaan dalam pengajian dan
kedudukan tersebut tidak jarang menimbulkan pertentangan antara golongan guru
yang bermacam-macam itu, hal mana yang tidak menguntungkan dunia pendidikan.
Oleh Pemerintahan Kolonial Belanda
sengaja diciptakan golongan tinggi dan golongan rendah yang sangat mempengaruhi
pergaulan antara golongan-golongan itu. Mereka itu pada umumnya tidak mau
saling mengenal.
Kalau jarak antara golongan tinggi
dan golongan rendah sudah begitu jauh, maka lebih besar lagi jarak antara
rakyat dengan pembesar-pembesar.
Siasat pecah belah ini diadakan di
semua lapangan, di dalam gerakan-gerakan masyarakat, baik yang mengenai politik
maupun yang mengenai sosial/ekonomi. Banyak para pemimpin pergerakan bangsa
Indonesia ditangkap, di masukkan ke penjara atau dibuang keluar daerah (ke
negeri Belanda, ke Bengkulu, ke Boven Digul/Iran dan lain-lain). Tndakan
pemerintah pemerintahan Hindia Belanda ini mengakibatkan lemahnya kedudukan
bangsa Indonesia pada umumnya di semua lapangan.
Tetapi hal yang demikian ini
lama-lama dapat dimengerti oleh rakyat berkat keberanian para pemimpin
perjuangan. Lambat laun timbullah rasa kecewa pada rakyat terhadap pemerintah
colonial yang diskrimintif dan memecah belah itu, baik yang terang-terangan
maupun yang terselubung.
Para pemimpin bangsa Indonesia yang
bekerja sama dengan Belanda pun merasa kecewa, karena beberapa usulnya dalam
Volksraad diabaikan sama sekali. Seperti usul mengadakan milisi di kalangan
bangsa Indonesia, usul mempermudah anak-anak Indonesia masuk sekolah-sekolah
Belanda dan sekolah Tinggi, usul supaya Volksraad benar-benar mengatur Negara
(petisi Soetardjo), usul mengenai pemberantasa buta huruf dan sebagainya.
Hal-hal seperti tersebut di atas
itulah yang akhirnya merugikan pemerintahan Hindia Belanda sendiri.
- Perjuangan Guru Pada masa Penjajahan Belanda
Penjajahan Belanda selama tiga
setengah abad mengakibatkan penderitaan lahir maupun batin bagi bangse
Indonesia. Semenjak penjajah menginjakkan kakinya dan mencekamkan kuku
penjajahnya di bumi tanah air kita ini, timbullah gejolak perjuangan bangsa
kita menentang panjajah. Mulai dari perjuangan fisik berkuah darah yang
dilakukan oleh bangsa kita di bawah pimpinan : Teuku Oemar, Imam Bonjol,
Pangeran Diponegoro, Pattimura, dan lain-lain, sampai pada zaman perjuangan
politik pada awal abad ke-20.
Nama-nama Kartini, Dr. Sutomo, Raden
Ngabehi Husodo, Ciptomangunkusumo, dan sederetan nama lain lagi, merupakan
pecetus perjuangan melalui ideologi pendidikan untuk memperjuangkan nasib
bangsa kita yang sangat sengsara di tapak kaum penjajah. Lahirnya Budi Utomo
pada tahun 1908 merupakan obor perjuangan dikalangan kaum terpelajar dan kaum
priyayi yang secara sadar merasa terpanggil oleh jeritan nasib bangsanya yang
menyedihkan.
Pada tahun 1908 itu juga berdiri
organisasi buruh Vereniging van Spoor dan Tramweg Personeel in Nederlands Indie
(VSTP) yakni satu organisasi buruh Tram dan Kereta Api, yang pada tahun 1923
mengadakan mogok kerja, membuat kalang kabutnya pemerintahan Belanda.
Pada tahun 1912 berdiri sebuah
organisasi agama, Muhammadiyah, di Yogyakarta. Diantara progamnya termasuk
progam pendidikan.
Suatu bangsa tidak akan merdeka
tanpa adanya pendidikan. Belanda memang sudah mendirikan sekolah di mana-mana,
tetapi sekolah itu hanya sekedar mencukupi pegawai yang diperlukan di segala
instasi dan perusahaan kaum penjajah. Oleh karena itu, Belanda tidak banyak
mendirikan sekolah. Akibatnya selama 350 tahun Belanda menjajah Indonesia
dengan sensus penduduk tahun 1930 bangsa Indonesia yang mengerti tulis baca
hanya 5% saja.
Berkembangnya organisasi
Muhammadiyah ini tumbuh pula di serat tanah air kita sekolah-sekolah yang
berpengantar bahasa Melayu dan sekolah-sekolah yang berbahasa Belanda.
Pada tahun 1912 para guru berhasil
membentuk organisasi guru yang bersifat Unitaris yaitu Persatuan Guru Hindia
Belanda (PGHD) yang anggotanya terdiri dari guru-guru tanpa memandang perbedaan
ijasah, status, tempat bekerja, dan agama atau kepercayaan.
Salah satu kegiatan PGHD yang paling
menonjol dalam bidang sosial adalah didirikannya Perseroan Asuransi Bumi Putera
langsung dibawah PGHD pimpinan Karto Hadi Subroto., yang bertujuan untuk
membantu meningkatkan kesejahteraan guru sebagai anggota. Dalam perkembangannya
perseroan ini akhirnya lepas dari PGHD. Melihat terbentuknya persatuan guru
yang tergabung dalam PGHD, pemerintah Belanda berusaha untuk menghancurkannya
dengan mendirikan berbagai jenis organisasi. Akibatnya PGHD pecah menjadi
organisasi-organisasi yang berdasarkan ijasah, tempat pekerjaan, agama dan
lain-lain.
Sebagai usaha untuk memperjuangkan
nasib anggotanya, PGHD pada tahun 1930-an mencoba menggabungkan diri pada
Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri (PVPN). PVPN merupakan perpusatan serikat
sekerja pegawai negeri yang sejek pendiriannya berada di luar pengaruh
partai-partai politik dan PVNP sendiri tidak mempunyai tujuan politik. Masuknya
PGHD menjadi anggota PVNP diharapkan dapat memperjuangkan nasib guru. Beberapa
usaha PVNP itu antara lain pada bulan Desember 1931 mengadakan rapat disertai
oleh perkumpulan politik Budi Utomo, Pasundan, Sarekat Sumatra, Sarekat Ambon,
Kaum Betawi, dan Jong Celebes, untuk memprotes rancangan pemerintah yang hendak
mengadkan penghematan besar-besaran di lapangan pengajaran, yang berakibat
tidak saja guru-guru banyak kehilangan pekerjaan tetapi juga menghambat
kamajuan rakyat.
Jumlah anggota PVPN pada
1 Desember 1939 ada 41.521 orang. Persatuan Guru Indonesia (PGI) terjadi dari
greopsdond :
- Hogere Kweekschoolbond (HKSB)
- Oud Kweekscholierenbond (OKSB)
- Persatuan Normaalschool (PNS)
- Persatuan guru Ambachtsschool (PGAS)
- Volksoderwijzersbond (VOB)
Perkembangan berikutnya PGHD
berganti nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) pada tahun 1933 sebagai
akibat dari dikeluarkannya peraturan pemerintah mengenai sarekat sekerja
pegawai negeri. Bertukarnya nama Hindia Belanda dengan nama Indonesia merupakan
geledek di siang bolong bagi penjajah. Karena nama Indonesia termasuk istilah
yang paling tak disenagi oleh penjajah Belanda, tetapi paling dirindukan dan
diidam-idamkan setiap putera Indonesia, termasuk para guru.
Baik juga dicatat di sini bahwa di
samping PGI adalagi berbagai bond yang bercorak agama, bangsa dan sebagainya,
seperti : Nederlands Indische Onderwijsgenootschap (NIOG) yang beranggotakan
semua guru tanpa membedakan golongan agama, Christelijke Onderwijs Vereniging
(COV), Khatolieke Onderwijsbond (KOB), Vereniging Van muloleerkrachten dan
lain-lain.
Pada kongres ke-23 di Surabaya
tanggal 2-6 Januari 1934, PGI yang telah mempunyai 20.000 anggota membicarakan
kedudukan para guru berhubungan dengan krisis dan penghematan gaji pegawai
negeri.
Perjuangan PGI itu tidak seluruhnya
berjalan mulus, Persatuan Guru Bantu (PGB) pada bulan Juli 1934 mengundurkan
diri dari PGI karena dianggap kurang tegas didalam mempertahankan kepentingan
golongan Guru Bantu. PGB menyalahkan sikap PGI dengan diberlakukannya peraturan
gaji baru oleh pemerintahan yang sangat menjatuhkan kedudukan dan gajinya. Meskipun
PGB mengundurkan diri, perkumpulan guru-guru lainnya tetap bersatu dalam PGI.,
antara lain PGAS, VOB, Oud Kweekschool Bond (OKSB), PNS, dan HKSB.
Kongres PGI ke-25 tanggal 25-29
Novemper 1936 di Madiun, isinya menentang maksud pemerintah untuk memindahkan
urusan pengajaran dari tangan pemerintahan pusat ke tangan pemerintahan daerah,
berhubung kurang perlengkapan dan terbatasnya keuangan pemerintah daerah, dan
dikhawatirkan dapat berakibat pada kemunduran pengajaran. Di dalam kongres PGI
ke-26 yang diadakan pada bulan Nopember 1937 di Bandung bertepatan dengan
peringatan dua puluh lima tahun berdirinya PGI, dirumuskan supaya diadakan
wajib belajar. Selanjutnya di dalam kongres PGI tahun 1938 yang diselenggarakan
di Malang, diputuskan antara lain perlunya perbaikan gaji para guru dan
menuntuk agar pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan ke daerah harus
didahului dengan perbaikan keuangan daerah.
Perang dunia pecah. Tahun 1940
negeri Belanda diduduki Jerman. Pada tahun 1941 semua guru-guru laki-laki
(Belanda)ditugaskan masuk milisi. Untuk mengisi kekosongan guru, beberapa
sekolah sejenis digabung. Kekosongan itu diisi oleh guru-guru Indonesia.
Pada pemerintahan Jepang segala
organisasi dilarang, sekolah ditutup,. Secara otomatis segala pendidikan menjadi
beku.
- Keadaan Pendidikan pada Masa Penjajahan Jepang
Dalam bulan Februari 1942 tentara
Jepang menduduki Indonesia. Pertahanan sekutu yang bernama ABCD front di Asia
Timur, berantakan tak berdaya menghadapi bala tentara Dai Nippon. Pemerintahan
tentara pendudukan Jepang melarang pengunaan bahasa Belanda dan Ingrris.
Diperintahkannya agar disampaing bahasa resmi di sekolah-sekolah dan bahasa
Jepang dipelajari dan diajarkan juga.
Lagu Indonesia Raya diperbolehkan
disamping lagu Kimigayo. Akan tetapi semua perkumpulan atau perserikatan
dilarang. Jadi PGI pun tak berdaya. Kebudayaan Indonesia dihormati mereka
karena Jepang menganggap dirinya saudara tua pemimpin Asia.
Sejak itu sekolah-sekolah diberi
nama Indonesia dan Jepang. Sekolah Dasar diberi nama “Syo Gakko”, sekolah
Menengah “Cu Gakko”, dan Sekolah Tinggi “Dai Gakko”.
Bulan September 1942 Pemerintahan
Jepang mulai membuka Sekolah Menengah Pertama dan Atas, termasuk
sekolah-sekolah kejuruan termasuk seperti “Sihan Gakko” (Sekolah Guru), “Kasei
Jo Gakko” (Sekolah Kepandaian Putri) dan lain-lain.
Guru-guru Indonesia dengan semangat
kebangsaan masih tetap bekerja di bawah pemerintahan Belanda. Di Ibu Kota
Indonesia Jakarta, Amin Singgih mendirikan perserikatan dengan nama “GURU”
bersama kawan-kawannya untuk memberikan teladan nyata bahwa guru-guru Indonesia
itu tetap memupuk rasa kesatuan Nasional. Peristiwa ini terjadi dalam tahun
1943. Dalam tahun 1943 juga Sdr. Gustam Effendy, Adnam dan Hamid mendirikan
perkumpulan kesenian yang bernama “kesta” (Kesenian kita). Wadah ini banyak
mengumpulkan uang menyokong Pemerintah militer Jepang. Akan tetapi pada awal
revolusi Indonesia dalam bulan Agustus sampai dengan Desember 1945 banyaklah
“kesta”ini mengumpulkan uang yang disumbangkan kepada Fonds Kemerdekaan Inonesia
di kota Palembang. Pemuda-pemuda Indonesia pada waktu revolusi kemerdekaan 1945
itu membentuk “BKR” dan pelbagi sejenis organisasi perjuangan untuk
mempertahankan kemerdakaan RI. Adapun BKR itu ialah singkatan dari Badan
Keamanan Rakyat yang menjadi pokok pangkal “Tentara Nasional Indonesia” (TNI).
Pemerintah militer Jepang ingin agar
rakyat Indonesia bersatu padu untuk membantu mereka menghadapi tentara
Sekutu. Oleh sebab itu semua daya upaya dilakukannya untuk mengambil hati
bangsa Indonesia. Mereka mengatakan bahwa merekan dating tidak untuk menjajah
sesama bangsa Asia, tetapi melepaskan belenggu penjajah orang kulit putih.
Mereka pemimpin Asia, cahaya Asia dan kekuatan Asia (Gerakan 3 A).
Tentara pembantu yang dinamai
“Heiho”. Barisan pemuda “Seinedan”, perkumpulan wanita “ Fujikai”. Organisasi
rakyat dibentuk dan dikerahkan dengan maksud untuk melatih rakyat membantu
mereka. Semuanya dilakukan dengan disiplin militer yang sangat keras. Semuanya
itu minta pengorbanan jiwa dan harta yang sangat hebat dari bangsa Indonesia.
Makanan, pakaian, dan lain-lain keprluan hidup rakyat dikuasai oleh militer dan
dibagi-bagikan.
Penderitaan rakyat tidak terkira
lagi. Akan tetapi di dalam derita dan duka nestapa ini ada juga hikmahnya bagi
bangsa kita. Orang-orang Jepang itu mengajarkan pada kita untuk bekerja dengan
cekatan dan terampil di segala bidang. Rasa harga diri bangsa Timur
dibangungkannya. Mereka memerlukan tenaga pembantu untuk membangun cita-cita
mereka yang sangat besar yaitu, untuk memenangkan “Peperangan Asia Timur
Raya”(Dai Toa Sensoo). Untuk memperkuat pertahanan di garis belakang, bangsa
kita dilatih di bidang pertanian dan perindustrian. Pabrik barang-barang
keperlan sehari-hari dibangun mereka, seperti pabrik tekstil, pabrik paku,
galangan kapas dan lain-lain. Perkebunan kapas, kepala sawit, jarak dan
tumbuh-tumbuhan lain untuk makanan diwajibkan bagi rakyat. Untuk memperkuat
garis depan bangsa Indonesia dilatih di bidang kemiliteran dan membuat
persenjataan sendiri. Untuk menjabat opsir (perwira) diadakan sekolah atau
pusat-pusat latihan kemiliteran seperti “Gyugun” di Sumatra dan “Peta” (
Pertahanan Tanah Air) di Jawa. Semua ini pada jaman penjajahan Belanda adalah
tabu, karena Belanda takut akan akibatnya bagi diri mereka sendiri. Bagi orang
Jepang tidak demikian. Mereka membangkitkan semangat keberanian bangsa Asia
(Timur) dengan tujuan menjunjung falsafah turunan Amaterasu O’Mikami ialah
“Hakkoo Iciu), yang maksudnya ialah, bahwa semua bangsa disegenap kolong langit
di muka bumu ini haruslah bersatu di bawah pimpinan bangsa Dai Nippon.
Sebagaiman yang tejadi, sejarah telah membuktikan, bahwa hasil pelajaran mereka
ini akhirnya dipakai oleh bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaannya sendiri
dari tangan penjajah.
Jenderal-jenderal kita seperti Soedirman,
A. H. Nasution, Alamsyah, Rya Kudu dan lain-lain, adalah hasil pendidikan
militer Jepang. Orang-orang Jepang itu tahu bahwa sumber kemajuan dan kekuatan
suatu bagsa adalah pendidikan. Pendidikan itu perlu untuk kebangunan dan
pembangunan suatu bangsa. Pendidikan yang baik haruslah dilahirkan oleh
guru-guru yang baik pula. Orang Jepang sangat menghormati kaum guru. Guru dan
dokter mendapat panggilan kehormatan dari oaring Jepang dengan sebutan “Sensei”
yang berarti “mula-mula hidup” atau yang dahulu sekali hidup (orang yang
tertua).
Untuk mendidik calon guru yang baik,
dibukalah sekolah guru yang dinamai ”Sihan Gatakaoo”, pada tahun 1944 dibuka
pula di ibu kota pulau Sumatra (Bukit Tinggi) sebuah sekolah guru utama yang
bernama “Joo Kyuu Sihan Gakko”. Yang diambil menjadi muridnya guru-guru yang
terbaik daerah-daerah Keresidenan (Syuu). Jumlahnya terbatas sekali. Untuk
angkatan pertama dari Lampung Syuu diterima diantaranya M. Nur Asyikin, Raja
Sangun, dari Palembang, Syuu Madian, Gustam Effendy. Waktu itu juga di daerah
Batu Sangkar dibuka sekolah “Joo Kyuu Kanri Gakko” yaitru sekolah untuk pamong
praja (camat atau asisten wedana) yang terpilih. Para gakusei (mahasiswa) dari
Joo Kyuu Sihan Gakko waktu itu diberi berpakaian seragam lengkap dengan celana
panjang, sedangkan sekolah-sekolah lainnya berseragam celana pendek semuanya.
Waktu “Gunseikang” (gubernur) dan
orang-orang besar dari Tokyo mengunjungi sekolah-sekolah utama itu, maka Joo
Kyuu Sihan Gakkoo-lah pertama kalinyan dikujungi mereka. Ini membuktikan
tingginya pandangan bangsa Jepang terhadap kaum guru.
Sejarah telah membuktikan, bahwa
bangsa Jepang yang kemajuannya memukau dunia ini, dahulu asalnya dari
“Meijirestorasi” yang memajukan pendidikan bangsa Jepang lebih dahulu dari
bidang manapun.
- Perjuangan Guru pada Masa Penjajahan Jepang
Jepang mulai menguasai dan menjajah
Indonesia sejak belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati
(Bandung) tanggal 8 Maret 1942. Sejak saat itulah penjajahan bangsa Belanda
terhadap bangsa Indonesia berakhir untuk selama-lamanya. Lepas dari bangsa
Belanda, Indonesia jatuh ke tanggan Jepang selama tiga setengah tahun
(Maret 1942 – Agustus 1945) Indonesia dijajah Jepang.
Bagi Jepang, guru dipandang sebagai
orang yang sangat dihormati. Sang guru mendapat kehormatan dengan julukan
Sensei, yang mempunyai kedudukan sosial yang sangat dihormati. Begitu pula oleh
murid-muridnya di sekolah yang berbeda dengan sekarang (kurang penghargaan).
Jepang mungkin sangat berterima kasih kepada guru yang telah berjuang mempropaganda
misinya pada masyarakat luas, khususnya pada siswa. siswa sendiri begitu tundu,
sopan, hormat dan segan pada guru sehingga kedudukan guru pada waktu itu
terpandang secara jabatan ketimbang moral.
Berbeda dengan masa panjajahan
Hindia Belanda dimana guru-guru membentuk wadah organisasi PGHD atau PGI
sebagai wadah perjuangannya, pada zaman penjajahan Jepang dapat dikatakan tidak
ada wadah yang menaunginya. Organisasi guru secara khusus tidak dapat hidup
seperti juga partai-partai atau organisasi masa Indonesia selain yang bukan
ciptaan Jepang. Hal itu diakibatkan pemerintah Jepang telah mengeluarkan
Undang-undang yang melarang adanya pergerakan politik di Indonesia.
Sikap para pejuang bangsa Indonesia
termasuk para guru, dalam bentuk luarnya tidak berbuat apa-apa kecuali
mengikuti apa yang dikehendaki oleh Jepang. Tetapi secara illegal secara cermat
memanfaatkan setiap ada kesempatan untuk malawan Jepang. Jadi para tokoh-tokoh
perjuangan termasuk para guru cara berjuangnya yaitu secara legal dan illegal.
Secara legal menempuh bekerja sama
dengan Jepang yaitu menduduki lambaga-lembaga pemerintahan dan menjadi guru di
sekolah-sekolah yang didirikan oleh Jepang, serta menduduki
organisasi-organisasi buatan Jepang. Sedangkan yang bergerak secara illegal
berjuang menurut caranya sendiri-sendiri mereka bergerak lebih berhati-hati
agar tidak diketahui oleh Jepang.
Kalau diikuti perjuangan pada saat
itu maka perjuangan guru sangat berat karena harus bermuka dua. Apabila
ketahuan sangsinya sangat berat. Meskipun demikian para guru tidak takut,
pernah di Jakarta dibentuk perserikatan guru dengan nama “GURU” yang dipimpin
oleh Amir Singgih organisasi guru yang sudah ada (PGI) dibekukan oleh Jepang
sehingga tidak dapat bergerak. Para guru terpaksa mencari jalan lain untuk
dapat berjuang yaitu masuk dalam organisasi yang di buat Jepang. Misalnya
menjadi anggota dari Gerakan 3A, Putera, Peta, anggota Keibondan (Pembantu
Keamanan Kampung), Seinendan (organisasi pemuda yang mendapat latihan militer)
serta anggota Fujikai (organisasi guru wanita). Organisasi-organisasi tersebut
dapat dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia termasuk para guru, para pendidik unuk
mempercepat timbulnya kesadaran nasional.
Perjuangan para guru dan semua
rakyat indonesisa semakin berhasil. Jepang semakin terdesak oleh Sekutu, Jepang
terpaksa lebih mendakati pada rakyat Indonesia yaitu menyanyikan kemerdekaan,
apabila rakyat Indonesia membantu Jepang dalam melawan tentara Sekutu/Amerika,
Britisch, China, dan Dutch.
Kalau dicermati dengan sungguh-sungguh
perjuangan para guru pad masa penjajahan Jepang, maka para guru berjuang sangat
hati-hati menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Kadang-kadang non
koperasi, kadang-kadang koperasi, kadang-kadang legal, dan kadang-kadang
illegal.
SEJARAH PGRI SEBELUM KEMERDEKAN
Pada jaman Protugis dan spanyol
mulai didirikan sekolah-sekolah model baru, berlainan dengan sekolah-sekolah
pesantren. Di sekolah ini tidak hanya diajarkan tentang agama namun juga
diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Sekolah-sekolah ini hanya berada di
kepulauan Maluku sampai kedatangan VOC di Indonesia. VOC berkuasa di Indonesia
pada tahun 1600-1800. VOC ini juga mengadakan sekolah-sekolah di daerah
kekuasaan mereka seperti kepulauan Maluku, di beberapa pulau di kepulauan Sunda
Kecil (Nusa Tenggara), di Batavia (Jakarta), dan di Semarang.
Sekolah-sekolah Belanda ini diadakan
2 jam pada waktu pagi dan 2 jam pada waktu sore hari. Pada mulanya bahasa
pengantar yang dipergunakan adalah bahasa Belanda, akan tetapi karena hasilnya
tidak memuaskan maka diganti dengan bahasa Melayu. Anak-anak tidak teratur
didalam bersekolah karena mereka harus membantu kedua orang tuanya. Gurunya
berkebangsaan Belanda dan kebanyakan tidak mendapatkan latihan sebagai guru.
Pelajaran yang diberikan hanya terdiri dari agama, menyanyi, membaca, menulis
dan berhitung. Orang-orang yang sudah tamat sekolah harus berkumpul dua kali
dalam seminggu untuk kelas-kelas lanjutan.
Pada tahun 1684 diumumkan
Undang-Undang Sekolah pertama, yang isinya antara lain :
–
Untuk mendirikan sekolah harus seijin
pemerintah
–
Jam pelajaran sekolah jam 08.00-11.00
dan jam 14.00-17.00
–
Dilarang adanya pelajaran campuran
antara anak laki-laki dan perempuan
–
Hari libur dan uang sekolah diatur
pemerintah
–
Sekolah-sekolah dimonitoring 2 kali
setahun
Pada tahun 1778 dikeluarkan Undang-Undang
yang baru, yang isinya antara lain :
– Tiap-tiap
sekolah dibagi dalam 3 kelas
– Di kelas satu
diajarkan membaca, menulis, berhitung, menyanyi, dan agama
Pada tahun 1800 VOC dibubarkan,
Indonesia dijajah secara langsung oleh pemerintahan Belanda. Dalam bidang
pendidikan hampir sama dengan VOC hanya sekarang pendidikan diperbanyak akibat
pengaruh dari Liberalisme. Gubernur Jendral Daendels (tahun 1808-1811)
memerintahkan kepada para Bupati di Jawa untuk mendirikan sekolah-sekolah
pribumi.
Tahun 1830 Pemerintah Belanda
memerintahkan kepada para Bupati dan Residen untuk mendirikan sekolah pribumi
dengan mata pelajaran budi pekerti, membaca, dan menulis.
Tahun 1850 pemerintah mendirikan
Sekolah Dasar Missie (Zending) di Maluku, Manado, Timor, Jawa, dan Kalimantan.
Tahun 1852 didirikan sekolah guru. Tahun 1867 didirikan Depertemen Pendidikan
yang bertanggung jawab terhadap permasalahan pendidikan.
Sekolah-sekolah yang didirikan oleh
pemerintah Belanda semakin bertambah jumlahnya dan berjenis-jenis. Hal ini
memang disengaja oleh pemerintah Belanda dalam rangka melaksanakan politik
devide et empera dalam bidang pendidikan di Indonesia.Sampai dengan tahun 1937
sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintahan Belanda adalah :
- Sekolah Desa
Sekolah desa ini diseduaikan dengan
kehidupan desa. Lama pelajaran 3 tahun, selama dua setengah jam sehari.
Di sini diajarkan bahasa daerah,
berhitung, yang berguna untuk kehidupan sehari-hari, membaca menulis dengan
huruf daerah dahulu dan kemudian huruf latin. Jumlah sekolah desa tahun 1921
ada 8000 buah dengan murid 543.000 orang.
- Sekolah Kelas Dua
Sekolah Kelas Dua untuk umum. Waktu
Sekolah Desa diadakan, beberapa Sekolah Kelas Dua ini dijadikan “Standaard
School” atau “Vervolgschool”, yaitu sekolah sambungan bagi sekumpulan Sekolah
Desa yang berdekatan, dengan maksud supaya pengajaran sama dengan pengajaran di
Sekolah Kelas Dua biasa. Lama pelajaran 2 tahun sesudah Sekolah Desa. Sekolah
Kelas Dua pada mulanya terdiri dari 3 kelas, kemudian ditambah menjadi 4 kelas
dan akhirnya menjadi 5 kelas.
Di sekolah ini diajarkan bahasa
Melayu. Tamatannya hanya dapat meneruskan ke Sekolah Normal (untuk calon guru
Sekolah Kelas Dua) dan Sekolah Pertukangan (Ambachtschool).
- Schakelschool atau Sekolah Penghubung
Sekolah ini, selama 5 tahun
mengajarkan murid-murid Sekolah Kelas Dua yang pandai dari kelas 3, 4 atau 5
sehingga mencapai kepandaian setaraf dengan kepandaian tamatan HIS. Tamatan
Schakelschool ini dapat meneruskan pelajaran ke MULO.
- Hollands Inlandse School (HIS)
Lama pelajaran 7 tahun. Pada sekolah
ini diajarkan 3 bahasa, yaitu bahasa Daerah, Bahasa Melayu, dan Bahasa Belanda.
Sekolah ini merupakan dasar bagi anak Indonesia yang ingin melanjutkan
pelajarannya ke MULO, AMS dan Sekolah Tinggi. Yang dapat diterima di HIS adalah
anak-anak bangsawan atau pegawai negeri.
Pada tahun 1921 jumlah sekolah ini
ada 146 buah milik negeri dan 64 buah sekolah swasta yang mendapat subsidi,
jumlah murid seluruhnya ada 400.000 orang.
- Nasib Guru pada Masa Hindia Belanda
Kekuasaan Belanda yang berlangsung
tiga setengah abad jatuh dalam waktu yang sangat singkat. Melitah persiapan
tentara Belanda, terutama mengenai mareriil baik alat-alat senjata maupun
persediaan makanan dan pakaian, sangat mengherankan hal ini terjadi. Salah satu
sebab ialah tidak nampaknya semangat peperangan pada para prajurit dan perwira
tentara Hindi Belanda. Sebab lain adalah kesalahan Hindia Belanda di dalam
menjalankan politiknya di Indonesia.
Politik kolonial Hindia Belanda itu
sangat dipuju oleh luar negeri. Susunan organisasi Pemerintah di Hindia Belanda
diadakan sedemikian rapi, sehingga tidak ada kejadian yang tidak segera
diketahui oleh pusat. Modal asing yang ditanam di sini jamin. Sehingga dengan
leluasa orang asing menggali keuntungan dari alam Indonesia. Dan tidak boleh
dilupakan, rakyat Indonesia sendiri pada waktu itu nampak tertib, sehingga
melahirkan ucapan bahwa bangsa Indonesia adalah “bangsa yang paling lemah
lembut di dunia”-“hetzachtste volk der aarde”. Politik memecah belah dilakukan
sedemikian halusyan, sehingga tidak dirasakan oleh yang berkepentingan.
Dimana-mana perbedaan pengajian mencolok sekali.
Di bidang pendidikan diadakan
bermacam-macam sekolah dasar, masing0masing untuk golongan tertentu. Umpama
sekolah desa untuk golongan orang desa, sokolah dasar angaka II untuk rakyat
biasa yang ada di kota, sekolah dasar berbahasa Belanda untuk anak-anak nigrat
atau anak pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
Guru-gurunya tamtan bermacam-macam
sekolah guru, seperti Sekolah Guru Desa, Normaalschool (NS), Kweekschool (KS),
Hogere Kweekschool (HKS), Hollands Inlandce Kweekschool (HIK), Europase
Kweekschool (EKS), Indische Hoofdacte dan sebagaimananya. Guru-guru ini
mempunyai serikat sekerja masing-masing menurut ijasahnya.
Perbedaan dalam pengajian dan
kedudukan tersebut tidak jarang menimbulkan pertentangan antara golongan guru
yang bermacam-macam itu, hal mana yang tidak menguntungkan dunia pendidikan.
Oleh Pemerintahan Kolonial Belanda
sengaja diciptakan golongan tinggi dan golongan rendah yang sangat mempengaruhi
pergaulan antara golongan-golongan itu. Mereka itu pada umumnya tidak mau
saling mengenal.
Kalau jarak antara golongan tinggi
dan golongan rendah sudah begitu jauh, maka lebih besar lagi jarak antara
rakyat dengan pembesar-pembesar.
Siasat pecah belah ini diadakan di
semua lapangan, di dalam gerakan-gerakan masyarakat, baik yang mengenai politik
maupun yang mengenai sosial/ekonomi. Banyak para pemimpin pergerakan bangsa
Indonesia ditangkap, di masukkan ke penjara atau dibuang keluar daerah (ke
negeri Belanda, ke Bengkulu, ke Boven Digul/Iran dan lain-lain). Tndakan
pemerintah pemerintahan Hindia Belanda ini mengakibatkan lemahnya kedudukan
bangsa Indonesia pada umumnya di semua lapangan.
Tetapi hal yang demikian ini
lama-lama dapat dimengerti oleh rakyat berkat keberanian para pemimpin
perjuangan. Lambat laun timbullah rasa kecewa pada rakyat terhadap pemerintah
colonial yang diskrimintif dan memecah belah itu, baik yang terang-terangan
maupun yang terselubung.
Para pemimpin bangsa Indonesia yang
bekerja sama dengan Belanda pun merasa kecewa, karena beberapa usulnya dalam
Volksraad diabaikan sama sekali. Seperti usul mengadakan milisi di kalangan
bangsa Indonesia, usul mempermudah anak-anak Indonesia masuk sekolah-sekolah
Belanda dan sekolah Tinggi, usul supaya Volksraad benar-benar mengatur Negara
(petisi Soetardjo), usul mengenai pemberantasa buta huruf dan sebagainya.
Hal-hal seperti tersebut di atas
itulah yang akhirnya merugikan pemerintahan Hindia Belanda sendiri.
- Perjuangan Guru Pada masa Penjajahan Belanda
Penjajahan Belanda selama tiga
setengah abad mengakibatkan penderitaan lahir maupun batin bagi bangse
Indonesia. Semenjak penjajah menginjakkan kakinya dan mencekamkan kuku
penjajahnya di bumi tanah air kita ini, timbullah gejolak perjuangan bangsa
kita menentang panjajah. Mulai dari perjuangan fisik berkuah darah yang
dilakukan oleh bangsa kita di bawah pimpinan : Teuku Oemar, Imam Bonjol,
Pangeran Diponegoro, Pattimura, dan lain-lain, sampai pada zaman perjuangan
politik pada awal abad ke-20.
Nama-nama Kartini, Dr. Sutomo, Raden
Ngabehi Husodo, Ciptomangunkusumo, dan sederetan nama lain lagi, merupakan
pecetus perjuangan melalui ideologi pendidikan untuk memperjuangkan nasib
bangsa kita yang sangat sengsara di tapak kaum penjajah. Lahirnya Budi Utomo
pada tahun 1908 merupakan obor perjuangan dikalangan kaum terpelajar dan kaum
priyayi yang secara sadar merasa terpanggil oleh jeritan nasib bangsanya yang
menyedihkan.
Pada tahun 1908 itu juga berdiri
organisasi buruh Vereniging van Spoor dan Tramweg Personeel in Nederlands Indie
(VSTP) yakni satu organisasi buruh Tram dan Kereta Api, yang pada tahun 1923
mengadakan mogok kerja, membuat kalang kabutnya pemerintahan Belanda.
Pada tahun 1912 berdiri sebuah
organisasi agama, Muhammadiyah, di Yogyakarta. Diantara progamnya termasuk
progam pendidikan.
Suatu bangsa tidak akan merdeka
tanpa adanya pendidikan. Belanda memang sudah mendirikan sekolah di mana-mana,
tetapi sekolah itu hanya sekedar mencukupi pegawai yang diperlukan di segala
instasi dan perusahaan kaum penjajah. Oleh karena itu, Belanda tidak banyak
mendirikan sekolah. Akibatnya selama 350 tahun Belanda menjajah Indonesia
dengan sensus penduduk tahun 1930 bangsa Indonesia yang mengerti tulis baca
hanya 5% saja.
Berkembangnya organisasi
Muhammadiyah ini tumbuh pula di serat tanah air kita sekolah-sekolah yang
berpengantar bahasa Melayu dan sekolah-sekolah yang berbahasa Belanda.
Pada tahun 1912 para guru berhasil
membentuk organisasi guru yang bersifat Unitaris yaitu Persatuan Guru Hindia
Belanda (PGHD) yang anggotanya terdiri dari guru-guru tanpa memandang perbedaan
ijasah, status, tempat bekerja, dan agama atau kepercayaan.
Salah satu kegiatan PGHD yang paling
menonjol dalam bidang sosial adalah didirikannya Perseroan Asuransi Bumi Putera
langsung dibawah PGHD pimpinan Karto Hadi Subroto., yang bertujuan untuk
membantu meningkatkan kesejahteraan guru sebagai anggota. Dalam perkembangannya
perseroan ini akhirnya lepas dari PGHD. Melihat terbentuknya persatuan guru
yang tergabung dalam PGHD, pemerintah Belanda berusaha untuk menghancurkannya
dengan mendirikan berbagai jenis organisasi. Akibatnya PGHD pecah menjadi
organisasi-organisasi yang berdasarkan ijasah, tempat pekerjaan, agama dan
lain-lain.
Sebagai usaha untuk memperjuangkan
nasib anggotanya, PGHD pada tahun 1930-an mencoba menggabungkan diri pada
Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri (PVPN). PVPN merupakan perpusatan serikat
sekerja pegawai negeri yang sejek pendiriannya berada di luar pengaruh
partai-partai politik dan PVNP sendiri tidak mempunyai tujuan politik. Masuknya
PGHD menjadi anggota PVNP diharapkan dapat memperjuangkan nasib guru. Beberapa
usaha PVNP itu antara lain pada bulan Desember 1931 mengadakan rapat disertai
oleh perkumpulan politik Budi Utomo, Pasundan, Sarekat Sumatra, Sarekat Ambon,
Kaum Betawi, dan Jong Celebes, untuk memprotes rancangan pemerintah yang hendak
mengadkan penghematan besar-besaran di lapangan pengajaran, yang berakibat
tidak saja guru-guru banyak kehilangan pekerjaan tetapi juga menghambat
kamajuan rakyat.
Jumlah anggota PVPN pada
1 Desember 1939 ada 41.521 orang. Persatuan Guru Indonesia (PGI) terjadi dari
greopsdond :
- Hogere Kweekschoolbond (HKSB)
- Oud Kweekscholierenbond (OKSB)
- Persatuan Normaalschool (PNS)
- Persatuan guru Ambachtsschool (PGAS)
- Volksoderwijzersbond (VOB)
Perkembangan berikutnya PGHD
berganti nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) pada tahun 1933 sebagai
akibat dari dikeluarkannya peraturan pemerintah mengenai sarekat sekerja
pegawai negeri. Bertukarnya nama Hindia Belanda dengan nama Indonesia merupakan
geledek di siang bolong bagi penjajah. Karena nama Indonesia termasuk istilah
yang paling tak disenagi oleh penjajah Belanda, tetapi paling dirindukan dan
diidam-idamkan setiap putera Indonesia, termasuk para guru.
Baik juga dicatat di sini bahwa di
samping PGI adalagi berbagai bond yang bercorak agama, bangsa dan sebagainya,
seperti : Nederlands Indische Onderwijsgenootschap (NIOG) yang beranggotakan
semua guru tanpa membedakan golongan agama, Christelijke Onderwijs Vereniging
(COV), Khatolieke Onderwijsbond (KOB), Vereniging Van muloleerkrachten dan
lain-lain.
Pada kongres ke-23 di Surabaya
tanggal 2-6 Januari 1934, PGI yang telah mempunyai 20.000 anggota membicarakan
kedudukan para guru berhubungan dengan krisis dan penghematan gaji pegawai
negeri.
Perjuangan PGI itu tidak seluruhnya
berjalan mulus, Persatuan Guru Bantu (PGB) pada bulan Juli 1934 mengundurkan
diri dari PGI karena dianggap kurang tegas didalam mempertahankan kepentingan
golongan Guru Bantu. PGB menyalahkan sikap PGI dengan diberlakukannya peraturan
gaji baru oleh pemerintahan yang sangat menjatuhkan kedudukan dan gajinya. Meskipun
PGB mengundurkan diri, perkumpulan guru-guru lainnya tetap bersatu dalam PGI.,
antara lain PGAS, VOB, Oud Kweekschool Bond (OKSB), PNS, dan HKSB.
Kongres PGI ke-25 tanggal 25-29
Novemper 1936 di Madiun, isinya menentang maksud pemerintah untuk memindahkan
urusan pengajaran dari tangan pemerintahan pusat ke tangan pemerintahan daerah,
berhubung kurang perlengkapan dan terbatasnya keuangan pemerintah daerah, dan
dikhawatirkan dapat berakibat pada kemunduran pengajaran. Di dalam kongres PGI
ke-26 yang diadakan pada bulan Nopember 1937 di Bandung bertepatan dengan
peringatan dua puluh lima tahun berdirinya PGI, dirumuskan supaya diadakan
wajib belajar. Selanjutnya di dalam kongres PGI tahun 1938 yang diselenggarakan
di Malang, diputuskan antara lain perlunya perbaikan gaji para guru dan
menuntuk agar pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan ke daerah harus
didahului dengan perbaikan keuangan daerah.
Perang dunia pecah. Tahun 1940
negeri Belanda diduduki Jerman. Pada tahun 1941 semua guru-guru laki-laki
(Belanda)ditugaskan masuk milisi. Untuk mengisi kekosongan guru, beberapa
sekolah sejenis digabung. Kekosongan itu diisi oleh guru-guru Indonesia.
Pada pemerintahan Jepang segala
organisasi dilarang, sekolah ditutup,. Secara otomatis segala pendidikan menjadi
beku.
- Keadaan Pendidikan pada Masa Penjajahan Jepang
Dalam bulan Februari 1942 tentara
Jepang menduduki Indonesia. Pertahanan sekutu yang bernama ABCD front di Asia
Timur, berantakan tak berdaya menghadapi bala tentara Dai Nippon. Pemerintahan
tentara pendudukan Jepang melarang pengunaan bahasa Belanda dan Ingrris.
Diperintahkannya agar disampaing bahasa resmi di sekolah-sekolah dan bahasa
Jepang dipelajari dan diajarkan juga.
Lagu Indonesia Raya diperbolehkan
disamping lagu Kimigayo. Akan tetapi semua perkumpulan atau perserikatan
dilarang. Jadi PGI pun tak berdaya. Kebudayaan Indonesia dihormati mereka
karena Jepang menganggap dirinya saudara tua pemimpin Asia.
Sejak itu sekolah-sekolah diberi
nama Indonesia dan Jepang. Sekolah Dasar diberi nama “Syo Gakko”, sekolah
Menengah “Cu Gakko”, dan Sekolah Tinggi “Dai Gakko”.
Bulan September 1942 Pemerintahan
Jepang mulai membuka Sekolah Menengah Pertama dan Atas, termasuk
sekolah-sekolah kejuruan termasuk seperti “Sihan Gakko” (Sekolah Guru), “Kasei
Jo Gakko” (Sekolah Kepandaian Putri) dan lain-lain.
Guru-guru Indonesia dengan semangat
kebangsaan masih tetap bekerja di bawah pemerintahan Belanda. Di Ibu Kota
Indonesia Jakarta, Amin Singgih mendirikan perserikatan dengan nama “GURU”
bersama kawan-kawannya untuk memberikan teladan nyata bahwa guru-guru Indonesia
itu tetap memupuk rasa kesatuan Nasional. Peristiwa ini terjadi dalam tahun
1943. Dalam tahun 1943 juga Sdr. Gustam Effendy, Adnam dan Hamid mendirikan
perkumpulan kesenian yang bernama “kesta” (Kesenian kita). Wadah ini banyak
mengumpulkan uang menyokong Pemerintah militer Jepang. Akan tetapi pada awal
revolusi Indonesia dalam bulan Agustus sampai dengan Desember 1945 banyaklah
“kesta”ini mengumpulkan uang yang disumbangkan kepada Fonds Kemerdekaan Inonesia
di kota Palembang. Pemuda-pemuda Indonesia pada waktu revolusi kemerdekaan 1945
itu membentuk “BKR” dan pelbagi sejenis organisasi perjuangan untuk
mempertahankan kemerdakaan RI. Adapun BKR itu ialah singkatan dari Badan
Keamanan Rakyat yang menjadi pokok pangkal “Tentara Nasional Indonesia” (TNI).
Pemerintah militer Jepang ingin agar
rakyat Indonesia bersatu padu untuk membantu mereka menghadapi tentara
Sekutu. Oleh sebab itu semua daya upaya dilakukannya untuk mengambil hati
bangsa Indonesia. Mereka mengatakan bahwa merekan dating tidak untuk menjajah
sesama bangsa Asia, tetapi melepaskan belenggu penjajah orang kulit putih.
Mereka pemimpin Asia, cahaya Asia dan kekuatan Asia (Gerakan 3 A).
Tentara pembantu yang dinamai
“Heiho”. Barisan pemuda “Seinedan”, perkumpulan wanita “ Fujikai”. Organisasi
rakyat dibentuk dan dikerahkan dengan maksud untuk melatih rakyat membantu
mereka. Semuanya dilakukan dengan disiplin militer yang sangat keras. Semuanya
itu minta pengorbanan jiwa dan harta yang sangat hebat dari bangsa Indonesia.
Makanan, pakaian, dan lain-lain keprluan hidup rakyat dikuasai oleh militer dan
dibagi-bagikan.
Penderitaan rakyat tidak terkira
lagi. Akan tetapi di dalam derita dan duka nestapa ini ada juga hikmahnya bagi
bangsa kita. Orang-orang Jepang itu mengajarkan pada kita untuk bekerja dengan
cekatan dan terampil di segala bidang. Rasa harga diri bangsa Timur
dibangungkannya. Mereka memerlukan tenaga pembantu untuk membangun cita-cita
mereka yang sangat besar yaitu, untuk memenangkan “Peperangan Asia Timur
Raya”(Dai Toa Sensoo). Untuk memperkuat pertahanan di garis belakang, bangsa
kita dilatih di bidang pertanian dan perindustrian. Pabrik barang-barang
keperlan sehari-hari dibangun mereka, seperti pabrik tekstil, pabrik paku,
galangan kapas dan lain-lain. Perkebunan kapas, kepala sawit, jarak dan
tumbuh-tumbuhan lain untuk makanan diwajibkan bagi rakyat. Untuk memperkuat
garis depan bangsa Indonesia dilatih di bidang kemiliteran dan membuat
persenjataan sendiri. Untuk menjabat opsir (perwira) diadakan sekolah atau
pusat-pusat latihan kemiliteran seperti “Gyugun” di Sumatra dan “Peta” (
Pertahanan Tanah Air) di Jawa. Semua ini pada jaman penjajahan Belanda adalah
tabu, karena Belanda takut akan akibatnya bagi diri mereka sendiri. Bagi orang
Jepang tidak demikian. Mereka membangkitkan semangat keberanian bangsa Asia
(Timur) dengan tujuan menjunjung falsafah turunan Amaterasu O’Mikami ialah
“Hakkoo Iciu), yang maksudnya ialah, bahwa semua bangsa disegenap kolong langit
di muka bumu ini haruslah bersatu di bawah pimpinan bangsa Dai Nippon.
Sebagaiman yang tejadi, sejarah telah membuktikan, bahwa hasil pelajaran mereka
ini akhirnya dipakai oleh bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaannya sendiri
dari tangan penjajah.
Jenderal-jenderal kita seperti Soedirman,
A. H. Nasution, Alamsyah, Rya Kudu dan lain-lain, adalah hasil pendidikan
militer Jepang. Orang-orang Jepang itu tahu bahwa sumber kemajuan dan kekuatan
suatu bagsa adalah pendidikan. Pendidikan itu perlu untuk kebangunan dan
pembangunan suatu bangsa. Pendidikan yang baik haruslah dilahirkan oleh
guru-guru yang baik pula. Orang Jepang sangat menghormati kaum guru. Guru dan
dokter mendapat panggilan kehormatan dari oaring Jepang dengan sebutan “Sensei”
yang berarti “mula-mula hidup” atau yang dahulu sekali hidup (orang yang
tertua).
Untuk mendidik calon guru yang baik,
dibukalah sekolah guru yang dinamai ”Sihan Gatakaoo”, pada tahun 1944 dibuka
pula di ibu kota pulau Sumatra (Bukit Tinggi) sebuah sekolah guru utama yang
bernama “Joo Kyuu Sihan Gakko”. Yang diambil menjadi muridnya guru-guru yang
terbaik daerah-daerah Keresidenan (Syuu). Jumlahnya terbatas sekali. Untuk
angkatan pertama dari Lampung Syuu diterima diantaranya M. Nur Asyikin, Raja
Sangun, dari Palembang, Syuu Madian, Gustam Effendy. Waktu itu juga di daerah
Batu Sangkar dibuka sekolah “Joo Kyuu Kanri Gakko” yaitru sekolah untuk pamong
praja (camat atau asisten wedana) yang terpilih. Para gakusei (mahasiswa) dari
Joo Kyuu Sihan Gakko waktu itu diberi berpakaian seragam lengkap dengan celana
panjang, sedangkan sekolah-sekolah lainnya berseragam celana pendek semuanya.
Waktu “Gunseikang” (gubernur) dan
orang-orang besar dari Tokyo mengunjungi sekolah-sekolah utama itu, maka Joo
Kyuu Sihan Gakkoo-lah pertama kalinyan dikujungi mereka. Ini membuktikan
tingginya pandangan bangsa Jepang terhadap kaum guru.
Sejarah telah membuktikan, bahwa
bangsa Jepang yang kemajuannya memukau dunia ini, dahulu asalnya dari
“Meijirestorasi” yang memajukan pendidikan bangsa Jepang lebih dahulu dari
bidang manapun.
- Perjuangan Guru pada Masa Penjajahan Jepang
Jepang mulai menguasai dan menjajah
Indonesia sejak belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati
(Bandung) tanggal 8 Maret 1942. Sejak saat itulah penjajahan bangsa Belanda
terhadap bangsa Indonesia berakhir untuk selama-lamanya. Lepas dari bangsa
Belanda, Indonesia jatuh ke tanggan Jepang selama tiga setengah tahun
(Maret 1942 – Agustus 1945) Indonesia dijajah Jepang.
Bagi Jepang, guru dipandang sebagai
orang yang sangat dihormati. Sang guru mendapat kehormatan dengan julukan
Sensei, yang mempunyai kedudukan sosial yang sangat dihormati. Begitu pula oleh
murid-muridnya di sekolah yang berbeda dengan sekarang (kurang penghargaan).
Jepang mungkin sangat berterima kasih kepada guru yang telah berjuang mempropaganda
misinya pada masyarakat luas, khususnya pada siswa. siswa sendiri begitu tundu,
sopan, hormat dan segan pada guru sehingga kedudukan guru pada waktu itu
terpandang secara jabatan ketimbang moral.
Berbeda dengan masa panjajahan
Hindia Belanda dimana guru-guru membentuk wadah organisasi PGHD atau PGI
sebagai wadah perjuangannya, pada zaman penjajahan Jepang dapat dikatakan tidak
ada wadah yang menaunginya. Organisasi guru secara khusus tidak dapat hidup
seperti juga partai-partai atau organisasi masa Indonesia selain yang bukan
ciptaan Jepang. Hal itu diakibatkan pemerintah Jepang telah mengeluarkan
Undang-undang yang melarang adanya pergerakan politik di Indonesia.
Sikap para pejuang bangsa Indonesia
termasuk para guru, dalam bentuk luarnya tidak berbuat apa-apa kecuali
mengikuti apa yang dikehendaki oleh Jepang. Tetapi secara illegal secara cermat
memanfaatkan setiap ada kesempatan untuk malawan Jepang. Jadi para tokoh-tokoh
perjuangan termasuk para guru cara berjuangnya yaitu secara legal dan illegal.
Secara legal menempuh bekerja sama
dengan Jepang yaitu menduduki lambaga-lembaga pemerintahan dan menjadi guru di
sekolah-sekolah yang didirikan oleh Jepang, serta menduduki
organisasi-organisasi buatan Jepang. Sedangkan yang bergerak secara illegal
berjuang menurut caranya sendiri-sendiri mereka bergerak lebih berhati-hati
agar tidak diketahui oleh Jepang.
Kalau diikuti perjuangan pada saat
itu maka perjuangan guru sangat berat karena harus bermuka dua. Apabila
ketahuan sangsinya sangat berat. Meskipun demikian para guru tidak takut,
pernah di Jakarta dibentuk perserikatan guru dengan nama “GURU” yang dipimpin
oleh Amir Singgih organisasi guru yang sudah ada (PGI) dibekukan oleh Jepang
sehingga tidak dapat bergerak. Para guru terpaksa mencari jalan lain untuk
dapat berjuang yaitu masuk dalam organisasi yang di buat Jepang. Misalnya
menjadi anggota dari Gerakan 3A, Putera, Peta, anggota Keibondan (Pembantu
Keamanan Kampung), Seinendan (organisasi pemuda yang mendapat latihan militer)
serta anggota Fujikai (organisasi guru wanita). Organisasi-organisasi tersebut
dapat dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia termasuk para guru, para pendidik unuk
mempercepat timbulnya kesadaran nasional.
Perjuangan para guru dan semua
rakyat indonesisa semakin berhasil. Jepang semakin terdesak oleh Sekutu, Jepang
terpaksa lebih mendakati pada rakyat Indonesia yaitu menyanyikan kemerdekaan,
apabila rakyat Indonesia membantu Jepang dalam melawan tentara Sekutu/Amerika,
Britisch, China, dan Dutch.
Kalau dicermati dengan sungguh-sungguh
perjuangan para guru pad masa penjajahan Jepang, maka para guru berjuang sangat
hati-hati menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Kadang-kadang non
koperasi, kadang-kadang koperasi, kadang-kadang legal, dan kadang-kadang
illegal.

Komentar
Posting Komentar